Belakangan sedang gaduh bahwa Partai Demokrat berbenah habis-habisan. Secara mistis, bahkan harus mengorbankan “anak emasnya” sebagai tumbal. Nyatalah bahwa mantan ketua partai, Anas Urbaningrum diperkarakan karena status tersangka disematkan oleh KPK di dadanya. Alhasil, si terduga kasus korupsi Hambalang ini, harus membakar hangus karir politiknya.

Sesungguhnya peristiwa apakah ini? Sebagaian futurolog membaca, itulah sabda publik! Bila mantra “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” dilanggar, langit cerah akan berubah murung dan bumi turut berbelasungkawa. Demokrasi yang luhur, akan menjatuhkan “kualat” bagi siapapun, baik individu, golongan, partai dan suatu bangsa yang berbuat onar.

Persoalan utama yang ditanggung Partai Demokrat adalah kasus korupsi yang menimpa para kadernya. Di samping itu, J. Kristiadi (2011) pernah mencatat, partai ini pernah melakukan bid’ah yang disebut dengan istilah “partitokrasi”. Partai sebagai golongan, menjalankan pemerintahan demi harkat dan martabat golongannya sendiri dengan kekuatan penuh, bahkan sistem kenegaraan tidak berdaya di hadapannya. Pendek kata, sungguh terjadi praktik politik yang despotik.

Publik tahu bahwa korupsi adalah pencurian uang negara. Dengan kata lain, bila uang negara adalah harta rakyat, perkara ini sangat jelas. Rakyat yang sejatinya sudah miskin, semakin dimiskinkan melalui prosedur politik yang alpa kemanusiaan. Tidak berbeda dengan partitokrasi. Mengabaikan amanah rakyat, sama halnya dengan menelantarkan suara hati rakyat itu sendiri. Berlakunya suatu negara dan politik kenegaraan, bukan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Sungguh berat dosa yang ditanggung oleh dua perilaku jahat ini.

Maka, langkah bijak yang diambil oleh para petinggi Partai Demokrat sebenarnya patut diapresiasi. Mandi dan menyucikan diri dari hadas korupsi dan praktik politik yang dehumanistik, akan mengantarkan kepada pintu rehabilitasi. Hanya partai dengan nama baik dan kehormatan yang utuhlah yang akan dipilih oleh rakyat, khususnya pada Pemilu 2014 mendatang.

Menuju Demokrasi Indonesia
Taat kepada sabda publik bukanlah isapan jempol. Rakyat akan berpihak, sekiranya partai politik benar-benar memperjuangkan rakyat, bukan menipunya. Sejarah politik bangsa Indonesia mencatat dengan baik persoalan penting ini.

Misalnya saja, kendati Soekarno kalah telak oleh Sutan Sjahrir pada pemilu pertama, ia kemudian bangkit dan pada akhirnya memenangkan perlombaan. Rakyat mengelu-elukannya. Meskipun pada akhirnya terjungkal juga karena mungkin melenceng dari jalan lurus demokrasi.

Dalam konteks Partai Demokrat, ketika Susilo Bambang Yudhoyono memangkas habis para kader yang bermasalah, satu hal yang paling penting untuk ditanyakan adalah, untuk siapa ia berbuat demikian? Apakah demi rakyat atau partainya sendiri? Apakah hendak menjunjung demokrasi atau merendahkannya? Itulah yang harus diketahui oleh publik.

Dengan demikian, tugas Partai Demokrat semakin sulit. Mungkin rakyat yang merasa tertipu karena kesejahteraan tak kunjung tiba akan menagih janji. Sekali lagi, jika Partai Demokrat memihak rakyat, mampukah menepati janji untuk menyejahterakan rakyat, mengentaskan kemiskinan dan memberantas kebodohan massal?

Kendati demikian, trend politik kekinian yang dimainkan partai-partai adalah bergaya pragmatisme sempit. Bukan untuk rakyat melalui demokrasi yang substansial. Seperti halnya Machiavelli (1981) yang menyatakan bahwa, apapun dihalalkan demi memenuhi syahwat kekuasaan yang sedang bergejolak.

Di pusaran “kejahatan” inilah, maka tidak hanya Partai Demokrat, namun seluruh partai, harus merevolusi orientasi politiknya. Sabda publik menghendaki “politik kebangsaan” harus mengabdi kepada rakyat, sama sekali bukan untuk kepentingan individu atau golongan tertentu secara picik, terlebih berkiblat kepada “bisnis” dan akumulasi profit para pemilik kapital dan/atau “pemilik” partai.

Paradigma politik yang memihak publik ini, oleh Soedjatmoko (1977) dikatakan bahwa, “…what we are and will be, as a nation, as a people, and as human beings, will very much be determined by how much we deal with the central problem of our societies: poverty and social justice.” Apa yang kita upayakan sebagai bangsa, sebagai rakyat dan sebagai manusia, akan sangat ditentukan oleh bagaimana kita menaruh kepedulian terhadap masalah utama yang dihadapi rakyat, yaitu kemiskinan dan keadilan sosial. Artinya, Pemilu 2014 nanti diupayakan untuk masa depan rakyat, bukan Partai Demokrat saja, SBY saja, atau Anas Urbaningrum saja.

Kunci sukses bangsa ini adalah rakyatnya. Bila dua hal pokok seperti keadilan sosial dan kesejahteraan terpenuhi, saat itulah demokrasi diapresiasi dengan sangat baik. Karena itulah maka, marilah menjadi seorang “demokrat” dalam pengertian yang sebenarnya, memihak masa depan rakyat dan mengagungkan demokrasi.

Jangan berkecil hati bagi partai-partai yang para kadernya sedang terbelit masalah korupsi. Setiap pertobatan adalah jalan menuju kema’rufan. Tidak akan ada orang yang akan mencemooh siapapun yang sedang menghapus dosa-dosanya. Sebagai ikhtitam dari tulisan ini, fenomena Partai Demokrat dan sederet partai lainnya memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Akhirnya, dengan menjadi demokrat, berarti kita menjadi Indonesia. []

Hasnan Bachtiar adalah seorang Peneliti Filsafat di Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang